Lompat ke isi utama

Berita

Gandeng Mahasiswa KKM IKIP PGRI Pontianak Bawaslu lakukan Partisipatif

Gandeng Mahasiswa KKM IKIP PGRI Pontianak Bawaslu lakukan Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Sekadau - Rabu (23/11/22) Bawaslu kabupaten sekadau melaksanakan giat sosialisasi partisipatif yang berkolaborasi dengan mahasiswa mahasiswi KKM IKIP PGRI Pontianak, kegiatan ini mengusung tema diskusi kepemiluan "peran aktif mahasiswa mahasiswi ikip pgri pontianak dalam pengawasan partisipatif". Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau Tiodorus Sutet, S.sos dan Alumni skpp menengah Bawaslu Kabupaten Sekadau Rahmat Hidayah. Dalam diskusi ini di moderatori oleh Eka Rahmawati dan pembaca acara Juliani Putri Utami mahasiswi IKIP PGRI Pontianak. Pada kegiatan partisipatif ini Tiodorus Sutet memaparkan materi terkait peran aktif mahasiswa dalam hal pengawasan kepemiluan dimana masyarakat bukan hanya sebagai objek pengawasan didalam pemilu, tetapi juga harus sebagai subjek pengawasan. Dalam Sosialisasi ini Tiodorus sutet memaparkan beberapa point yanng dapat dilakukan mahasiswa sebagai pengawas partisipatif diantaranya: 1.Memastikan dikalangan mahasiswa dan masyararakat sudah merekam eKTP dan terdaftar di DPT. 2.Memberikan informasi awal bila menemukan adanya dugaaan pelanggaran pemilu dan pemilihan. 3.Mencegah terjadinya pelanggaran politik uang, berita hoaks dan politisasi sara. 4.Mengawasi netralitas ASN ,TNI, POLRI, dan Kepala Desa beserta perangkatnya. Dalam kesempatan ini juga menghadirkan alumni skpp menengah bawaslu sekadau Rahmat Hidayah dalam pemaparannya Rahmat mengatakan bahwa pentingnya keterlibatan generasi milenial untuk mengawasi pemilu karena pemilu yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas jangan pernah teriming2 oleh janji politik, sebagai generasi milenial harus cerdas dan berintgritas. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta dan mengharapkan kolaborasi ini agar terus berkelanjutan sehingga kedepan demokrasi dan kualitas pemilu menjadi lebih baik dan minim pelanggaran.