Cegah Pelanggaran Pemilu 2029, Bawaslu Konsolidasi Netralitas Perangkat Desa di Rawak Hilir

SEKADAU HULU – Langkah cepat dan preventif mulai diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) demi menjaga integritas Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2029 mendatang. Dua Anggota Bawaslu, Muhammad Sandi dan Sunardi, didampingi dua staf, Sabri dan Daeng, melakukan kunjungan konsolidasi demokrasi ke Kantor Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, pada Senin (15/6).

Agenda utama dalam kunjungan kerja ini adalah membahas sekaligus menegaskan kembali pentingnya netralitas perangkat desa selama seluruh tahapan Pemilu berlangsung.

Upaya Minimalisir Pelanggaran Sejak Dini

Tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu ini bertujuan untuk menekan dan meminimalisir potensi pelanggaran pemilu di tingkat desa. Bawaslu berharap, dengan adanya koordinasi langsung ini, tidak ada lagi perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat ketidaknetralan, baik yang dilakukan secara sengaja demi kepentingan politik tertentu maupun karena faktor ketidaktahuan (tidak disengaja).

"Perangkat desa memiliki peran sentral di masyarakat. Oleh karena itu, menjaga netralitas adalah harga mati untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan kondusif sejak dari akar rumput," ujar perwakilan Bawaslu di sela-sela kegiatan.

Sosialisasi Regulasi Pemilu

Selain melakukan diskusi dan konsolidasi, tim Bawaslu juga memanfaatkan momentum ini untuk mensosialisasikan Undang-Undang Pemilu yang berlaku secara langsung kepada para aparatur desa yang hadir di kantor desa tersebut.

Sosialisasi ini berfokus pada:

• Poin-poin larangan keterlibatan perangkat desa dalam politik praktis dan kampanye.
• Sanksi hukum yang membayangi jika terjadi pelanggaran regulasi.
• Hak dan kewajiban aparatur desa dalam mendukung kelancaran pemilu tanpa memihak.

Pihak Pemerintah Desa Rawak Hilir menyambut baik kedatangan tim Bawaslu ini dan menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas demi suksesnya pesta demokrasi Pemilu 2029 mendatang.