Bawaslu Sekadau Kunjungi ITKK, Perkuat Pengawasan Partisipatif Melalui Konsolidasi Demokrasi

SEKADAU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau menggelar kunjungan kerja ke Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) Sekadau dalam agenda Konsolidasi Demokrasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun sinergi dengan civitas akademika dalam menjaga integritas proses politik di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau beserta jajaran disambut langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama ITKK, Bapak Hendrikus Mangku, beserta civitas akademika dan perwakilan mahasiswa. Pertemuan hangat ini membahas penguatan literasi politik pemuda, pencegahan politik uang, serta pelibatan aktif mahasiswa dalam mengawal tahapan demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Marikun, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai basis moral dan intelektual masyarakat. Menurutnya, mahasiswa bukan sekadar pemilih pemula atau pemilik suara, melainkan garda terdepan dalam mendorong terciptanya pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

"Konsolidasi demokrasi tidak bisa berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif elemen pendidikan. ITKK Sekadau memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Bawaslu dalam mendiseminasikan edukasi politik sehat dan mengawasi setiap dinamika demokrasi di Sekadau," ujar Ketua Bawaslu dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor 3 ITKK Sekadau, Bpk. Hendrikus Mangku, menyambut positif dan mengapresiasi inisiatif Bawaslu Kabupaten Sekadau. Pihak kampus menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi melalui berbagai program edukasi, seminar, hingga kemungkinan pembentukan komunitas pengawas partisipatif berbasis kampus. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen ITKK dalam mencetak generasi muda yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap kemajuan daerah.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Sekadau bersama ITKK berharap sinergi yang terjalin dapat melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang mampu menangkal penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian, serta praktik kecurangan politik di tengah masyarakat.